Info-Sultra.com | Konawe, 20 Agustus 2025 – Puluhan massa dari Aliansi Rakyat Kabupaten Konawe menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (20/8/2025) dengan mendesak DPRD Konawe agar segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran etik dan maladministrasi di tubuh RSUD Kabupaten Konawe.
Aksi dimulai dengan titik kumpul di depan Kampus Universitas Lakidende (Unilaki), tempat massa melakukan orasi secara bergantian. Setelah itu, massa bergerak menuju Kantor DPRD Konawe dan dilanjutkan ke Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan rangkap jabatan oleh Direktur RSUD Konawe yang disebut masih aktif sebagai dokter spesialis anestesi. Selain itu, mereka juga menduga adanya praktik kongkalikong dalam pengelolaan layanan obat bagi pasien BPJS.
“Kami menduga pasien BPJS sengaja dialihkan untuk membeli obat di luar RSUD. Dan berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, apotek yang dimaksud diduga kuat milik direktur RSUD sendiri,” ujar salah satu orator saat berorasi di depan Kantor DPRD.
Setibanya di Kantor DPRD, massa sempat kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Ketua DPRD. Ketidakhadiran unsur pimpinan tersebut membuat situasi memanas, hingga terjadi aksi saling dorong antara massa dan pihak keamanan. Namun, ketegangan berhasil diredam.
Massa akhirnya diterima oleh Joni Pisi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Konawe. Dalam keterangannya, Joni menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aduan yang disampaikan massa aksi.
“Saya siap pasang badan. Sudah terlalu banyak laporan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan RSUD. Kami akan dorong segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengusut persoalan ini,” tegas Joni.
Aksi berlanjut ke Kantor Pemda Konawe. Di sana, massa diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand. Massa kembali menyuarakan kekecewaan atas buruknya pelayanan kesehatan di RSUD serta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat rumah sakit.
“Kami minta Pemda tidak tutup mata. Ini menyangkut keselamatan pasien dan pelayanan publik yang seharusnya bersih dari kepentingan pribadi,” ujar perwakilan massa.
Aksi yang dikoordinatori oleh Novryansyah, Ripaldi, dan Muhammad Syahri Ramadhan ini berjalan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dalam keterangannya kepada media, para koordinator menyatakan bahwa aksi ini belum berakhir.
“Jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, kami akan kembali turun dalam Aksi Jilid II. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Novryansyah.
Aliansi Rakyat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari DPRD dan Pemda Konawe. Mereka meminta agar lembaga legislatif dan eksekutif tidak tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Laporan: Redaksi
