Info-Sultra.com | Gejolak sosial yang kini membara di berbagai daerah sejatinya bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan warisan pahit dari satu dasawarsa pemerintahan Joko Widodo, yang meninggalkan jejak panjang penuh luka bagi rakyat. Senin 1 September 2025.
Selama sepuluh tahun, rezim dibiarkan berkuasa dengan mengedepankan pencitraan, sementara di baliknya rakyat dicekik oleh kebijakan yang tidak berpihak. Pajak yang semakin membebani, harga kebutuhan pokok yang melonjak, hingga kebebasan bersuara yang kian dibatasi menjadi potret nyata bahwa ruang hidup masyarakat dipersempit secara perlahan namun pasti.
Warisan itu kini berbuah keresahan massal. Di saat rakyat menjerit dalam kesulitan, para pejabat justru menampilkan kemewahan: berjoget ria di atas panggung, membagi-bagi jabatan komisaris, hingga mengobral gelar kenegaraan. Kontras yang mencolok ini memperdalam luka batin rakyat. Tidak heran bila sebagian masyarakat merespons dengan menggalang kekuatan, bahkan melampiaskan amarah lewat tindakan anarkis—membakar kantor pemerintah, merusak fasilitas publik, hingga menjarah. Fenomena ini adalah alarm keras bahwa kesabaran publik telah sampai pada titik puncak.
“Buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin kota telah lama menanggung beban berat. Jika ketidakadilan ini terus dibiarkan, maka kemarahan rakyat bisa meluas dan sulit dibendung,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Ia menambahkan, “Buruh sudah tidak lagi percaya pada elite politik yang hanya sibuk berebut jabatan, sementara nasib pekerja dan rakyat kecil diabaikan. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, gelombang protes akan makin besar.”
Lebih dari sekadar kerusuhan, gejolak ini menunjukkan krisis mendasar: kekosongan figur negarawan di lingkaran elite. Rakyat mulai menyadari bahwa negeri ini selama sepuluh tahun terakhir miskin teladan kepemimpinan yang berintegritas, berkapasitas, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa. Kini, ketika Jokowi lengser, benang kusut yang ia tinggalkan harus diurai oleh Prabowo Subianto—sebuah beban sejarah yang berat sekaligus penuh risiko.
Prabowo tidak bisa menutup mata. Warisan rezim sebelumnya begitu nyata: APBN berantakan, kepercayaan publik terhadap hukum hancur, dan citra Indonesia di mata dunia tercoreng. OCCRP bahkan menempatkan Jokowi dalam daftar pemimpin paling korup di dunia (2024), sementara Bank Dunia mencatat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak—193,8 juta jiwa dari total 285,1 juta. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa krisis yang dihadapi bukan sekadar persepsi, melainkan kenyataan pahit yang kini ditanggung oleh rakyat.
Dalam kondisi seperti ini, Prabowo dituntut untuk bertindak cepat. Evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pembantunya harus dilakukan tanpa kompromi—mulai dari wakil presiden, menteri, pimpinan aparat penegak hukum, hingga kepala badan negara. Pemerintahan Prabowo hanya akan mendapat kepercayaan rakyat jika ia berdiri tegak tanpa bayang-bayang Jokowi.
Namun, sekadar evaluasi tidak cukup. Rakyat juga berharap Prabowo menjadikan gejolak ini sebagai momen rekonsiliasi nasional. Residu Pilpres harus segera ditutup. Jalan terbaik adalah dengan merangkul semua tokoh bangsa, termasuk Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk duduk bersama mencari solusi jangka panjang. Hanya dengan persatuan dan kebesaran jiwa, api perpecahan dapat dipadamkan, dan negeri ini bisa diselamatkan dari jurang kekacauan yang kian menganga.
Di ujung pesannya, Kasman Hasbur menyerukan langsung kepada Presiden Prabowo “Jangan biarkan buruh, petani, nelayan, dan rakyat kecil kembali menjadi korban permainan elite. Negeri ini sudah terlalu lama dikuasai kepentingan segelintir orang. Pak Prabowo harus berdiri tegak sebagai pemimpin bangsa, bukan sekadar pewaris masalah. Hanya dengan keberanian berpihak pada rakyat, sejarah akan mencatat bahwa kepemimpinan Anda membawa Indonesia keluar dari krisis.”
Laporan: Redaksi
