Acara ini berlangsung di jantung kota Kabupaten Konawe, tepatnya di salah satu hotel di Kecamatan Unaaha, dan diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, akademisi, hingga unsur masyarakat sipil. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola investasi publik.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Konawe menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder lain dalam merumuskan strategi pendanaan pembangunan.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kita semua, khususnya Pemerintah Kabupaten Konawe, untuk memastikan setiap rencana pembangunan dapat didukung dengan skema pendanaan yang tepat dan tata kelola investasi yang transparan serta akuntabel,” ujar Syamsul Ibrahim.
Lebih lanjut ia menyampaikan, Konawe sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di sektor industri dan perkotaan, membutuhkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan inovatif. Dengan adanya assessment ini, diharapkan dapat lahir rekomendasi konkret dalam memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Triono Hadi Prayitno, ST, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
“Assessment ini adalah instrumen penting untuk melihat sejauh mana kapasitas daerah dalam mengelola investasi publik. Kabupaten Konawe bahkan menjadi pilot project karena diketahui terdapat sejumlah perusahaan nikel yang beroperasi di sini. Kehadiran perusahaan tersebut dapat membantu pemerintah daerah, salah satunya melalui program bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diharapkan sejalan dengan agenda pembangunan daerah,” jelas Triono.
Senada, Pak Sulilan selaku Konsultan Kemendagri menambahkan bahwa aspek transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci sukses pembangunan perkotaan.
“Perencanaan yang baik harus melibatkan berbagai unsur, tidak hanya pemerintah, tapi juga akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, hasil pembangunan benar-benar dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan,” terang Sulilan.
Kegiatan Assessment Pendanaan Pembangunan dan Tata Kelola Investasi Publik ini akan berlangsung selama beberapa hari dengan agenda diskusi, presentasi teknis, serta penyusunan rencana aksi yang dapat diimplementasikan di daerah. Hasilnya diharapkan menjadi pedoman strategis dalam memperkuat tata kelola pembangunan perkotaan di Kabupaten Konawe.
Laporan: Redaksi
