Info-Sultra.com | KONAWE – Kepala Desa (Kades) Asipako, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga sunat dana bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masyarakat sebanyak Rp. 500.000 per penerima.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, penyaluran dana bantuan UMKM untuk masyarakat di Desa Asipako mestinya diterima secarah utuh, namun tanpa alasan yang jelas Kades Asipako memotong dana tersebut sebanyak Rp.500.000 per penerima.
Parahnya lagi mereka yang menerima bantuan UMKM ini diduga tidak memiliki usaha sesuai kriteria penerima bantuan bahkan beberapa penerima bantuan tak lain adalah keluarga Kepala Desa dan Sekdes.
“Kita di Desa Asipako yang tidak ada usahanya itumi yang dapat karena keluarganya pa desa dan sekdes, itupun dipotong lagi Rp.500.000 per penerima,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (29/9/2025).
Parahnya lagi, Kades Asipako selama mengelola Dana Desa setiap tahunnya tidak ada transparansi kepada masyarakat, bahkan bendahara desa diduga tak lain adalah anak kandungnya sendiri, begitu juga dengan bendahara Bumdes.
Dana Bumdes yang mestinya harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya selama ini diduga dikelola sendiri oleh Kades, setelah mendengar akan adanya pemeriksaan barulah Kades menunjuk pengurus baru. Bahkan kendaraan oprasional Bumdes digunakan secara pribadi.
“Itu mobil Bumdes dia sendiri yang suka pake pergi di kebun, pengurus Bumdes mereka sendiri yang tunjuk supaya bebas mereka stir, nanti mereka bentuk pengurus baru setelah ada pemeriksaan,” ungkapnya.
Saat di konfirmasi Kades Asipako Arbain menapik adanya dugaan pemotongan UMKM, ia mengatakan itu tidak benar, pembagian dana UMKM untuk masyarakat menurutnya sudah sesuai prosedur dan tepat sasaran.
“Itu dana UMKM sekdes langsung yang bagikan, kalaupun ada informasi soal pemotongan paling warga yang sakit hati karena tidak dapat, memang ada Rp.50.000 yang diberikan sama Sekdes tapi kerelahan sebagai ucapan terimakasih,” ungkapnya.
Terkait soal bendahara Desa dan Bumdes yang tak lain adalah anak kadungnya sendiri, ia membenarkan hal tersebut dan itu kata dia kemauan masyarakat sesuai hasil rapat musyawarah desa.
“Pada saat itu saya cari masyarakat siapa yang mau jadi bendahara tapi tidak ada yang mau, dan mereka tunjuk saya punya anak pada saat rapat,” katanya.
Laporan : Redaksi
