INFO-SULTRA.COM, KONAWE – 07 Desember 2025, Inisiatif Forum CSR Kabupaten Konawe untuk menggelar Musrenbang CSR mendapat sambutan positif dari Asosiasi Kepala Desa se-Kecamatan Tongauna Utara. Mekanisme baru ini dinilai mampu menjawab ketimpangan perencanaan pembangunan yang selama ini tidak diserap oleh Musrenbang reguler.
Ketua Asosiasi Desa Tongauna Utara sekaligus Kepala Desa Puundombi, Safrudin, menyebut bahwa Musrenbang Kabupaten selama ini hanya sekadar memenuhi prosedur tanpa benar-benar menampung kebutuhan desa. “Dari puluhan usulan desa, yang terakomodir hanya sekitar 10 persen. Bagaimana desa bisa berkembang kalau usulannya tidak masuk ke prioritas?” ujarnya.
Menurut Safrudin, Musrenbang CSR yang digagas Forum CSR Konawe membuka ruang baru bagi desa untuk mendapatkan intervensi pembangunan di tengah terbatasnya APBD. “Langkah ini realistis dan patut didukung, apalagi kondisi anggaran daerah tidak mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Ketua Forum CSR Konawe, Jumran, S.IP, menyampaikan bahwa CSR dapat menjadi energi tambahan bagi pembangunan desa. “CSR bukan pengganti APBD, tetapi penguat. Ada kebutuhan strategis masyarakat yang tidak kebagian anggaran. Di sinilah CSR berperan,” jelasnya.
*Pertanian Tongauna Utara Masih Terkendala Minimnya Fasilitas*
Di sektor pertanian, tantangan yang dihadapi masyarakat Tongauna Utara cukup serius. Wilayah ini memiliki potensi sekitar 4.000 hektare sawah, termasuk 800 hektare di Desa Puundombi. Namun potensi besar itu belum optimal karena petani masih terjepit dalam tata niaga gabah yang tidak menguntungkan.
Harga gabah petani saat ini hanya berada pada kisaran Rp 5.200 – Rp 5.700/kg, karena tengkulak masih menjadi pembeli utama. Ketiadaan gudang penyimpanan Bulog di wilayah tersebut membuat petani harus menerima harga rendah sambil menanggung seluruh risiko produksi.
Akibat minimnya fasilitas, petani harus:
• menanggung biaya angkut secara mandiri,
• menghadapi penyusutan gabah,
• kehilangan posisi tawar terhadap tengkulak.
•
Asosiasi Desa mendesak pemerintah untuk membangun dryers dan gudang penyangga, agar petani tidak dirugikan saat panen raya.
*Koperasi dan BUMDes Perlu Sinergi*
Asosiasi Desa juga menyoroti perlunya penyelarasan peran antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih yang kerap berbeda prinsip dalam menjalankan fungsi ekonomi desa. Mereka mendorong agar Koperasi Merah Putih lebih aktif melakukan intervensi dengan membangun gudang, dryer, dan menyediakan armada angkut gabah.
Selain itu, pemerintah diminta memberi arahan kebijakan yang jelas terhadap penggunaan alsintan serta mengurangi ketergantungan pada regulasi pusat.
*Desa Ambopi Serukan Perbaikan Tata Niaga*
Kepala Desa Ambopi, Jasmadi, turut menyoroti persoalan yang sama. Ia menyebut seluruh desa di Tongauna Utara menghadapi tantangan harga gabah yang tidak stabil dan fasilitas pascapanen yang sangat terbatas.
“Kami sangat mendukung Musrenbang CSR. Ini peluang besar bagi petani untuk mendapatkan perhatian yang lebih konkret. Jangan sampai desa terus usul tetapi tidak pernah mendapatkan realisasi,” ungkapnya.
Laporan: Redaksi
