INFO-SULTRA.COM, KONAWE – Sejumlah siswa SDN 1 Unaaha tampil membawakan musik bambu seni musik tradisional dalam rangkaian peringatan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Konawe. Penampilan tersebut merupakan bagian dari agenda resmi acara yang dihadiri unsur pemerintah daerah, pengurus PGRI, serta undangan lainnya.
Berdasarkan keterangan pihak sekolah dan orang tua siswa, anak-anak diminta secara resmi oleh panitia penyelenggara untuk mengisi acara. Para siswa menjalani proses latihan dan persiapan alat musik dengan pendampingan guru sebelum tampil di panggung utama.
Usai penampilan, para siswa menerima amplop apresiasi yang diserahkan langsung oleh istri Bupati Konawe, yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Konawe. Namun, pemberian tersebut kemudian memicu perbincangan setelah diketahui isi amplop sebesar Rp10.000, terdiri dari lima lembar uang pecahan Rp2.000.
Seorang nenek dari salah satu siswa yang ikut tampil mengaku sempat terharu saat melihat cucunya menerima amplop di atas panggung. “Kami mengira itu bentuk penghargaan dari pemerintah,” ujarnya. Namun perasaan itu berubah setelah mengetahui nominal yang diterima.
Ia menegaskan pihak keluarga tidak menuntut bayaran. Menurutnya, persoalan utama bukan pada nilai uang, melainkan pada konteks acara. “Anak-anak ini diminta tampil di acara resmi. Ada latihan, ada usaha. Mereka meniup alat musik bambu cukup lama di atas panggung,” katanya.
Fakta bahwa siswa dihadirkan sebagai bagian dari agenda resmi menjadi sorotan sejumlah orang tua. Mereka menilai kehadiran anak-anak bukan atas inisiatif pribadi, melainkan untuk memenuhi permintaan panitia penyelenggara. Karena itu, mereka berpendapat penyelenggara seharusnya menyiapkan bentuk apresiasi yang lebih proporsional dan berkeadilan.
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai kejadian ini mencerminkan persoalan sensitivitas dalam penyelenggaraan kegiatan seremonial yang melibatkan anak-anak. Pemberian apresiasi di ruang publik, terlebih oleh pejabat atau representasi institusi pendidikan, memiliki makna simbolik yang kuat.
Polemik ini tak bisa dilepaskan dari posisi Bu Bupati Konawe, Hj. Hania, S.Pd., M.Pd., Gr. Ia hadir bukan sebagai warga biasa, melainkan sebagai istri kepala daerah sekaligus Ketua PGRI organisasi yang seharusnya berada di garis depan dalam menjaga marwah pendidikan serta martabat guru dan peserta didik.
Memberikan Rp10.000 kepada anak-anak yang tampil dalam acara resmi negara bukan semata soal nominal, melainkan menyangkut sensitivitas, empati, dan keteladanan. Di hadapan anak-anak, tindakan tersebut dapat terbaca sebagai penilaian atas kerja keras, bakat, dan dedikasi mereka.
Pertanyaannya sederhana namun menggugat: pesan apa yang hendak disampaikan kepada anak-anak Konawe? Bahwa kerja keras cukup dihargai seadanya? Bahwa pelestarian budaya lokal hanya diposisikan sebagai pengisi formalitas seremonial?
Dalam konteks ini, tindakan pejabat publik tak bisa dilepaskan dari pesan pendidikan yang disampaikan. Setiap gestur di hadapan anak-anak kerap dimaknai sebagai cerminan nilai dan penghargaan terhadap usaha mereka.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari pihak istri Bupati Konawe maupun pengurus PGRI Konawe terkait polemik tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Kasus ini menambah catatan kritis terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang bersifat seremonial. Sejumlah pihak berharap adanya evaluasi agar kegiatan serupa ke depan tidak sekadar berorientasi pada formalitas, tetapi juga menjunjung tinggi etika, empati, dan nilai-nilai pendidikan.
Laporan: Redaksi
