INFO-SULTRA.COM, KONAWE – Lumbung padi Sulawesi Tenggara kembali menghadirkan ironi bagi petaninya. Gabah yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan justru dijual murah akibat dominasi tengkulak, sementara distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) sarat praktik “sukses fee” dan favoritisme.
Himpunan Mahasiswa Agribisnis Universitas Lakidende (HIMAGRIS UNILAKI) bersama Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) Wilayah V mengecam kondisi ini saat melakukan kunjungan ke DPRD dan Dinas Pertanian Konawe.
Ketua HIMAGRIS, Abdi Setyawan, menegaskan: “Petani tidak punya posisi tawar. Tengkulak menguasai pasar, pemerintah absen, dan bantuan pertanian tersandera kepentingan oknum tertentu. Konawe seharusnya melindungi petani, bukan memperkaya tengkulak.”
Mahasiswa menyoroti penyaluran alsintan yang tidak tepat sasaran dan tertutup, sehingga menimbulkan ketidakadilan. “Bantuan yang mestinya meringankan beban petani justru menjadi senjata ketidakadilan,” ujar Abdi.
Rombongan diterima Ketua Komisi I DPRD Konawe, Dedy, S.Si., dan anggota DPRD, Rafiq Septian Poseno, S.T. Diskusi terbuka membahas perlindungan harga gabah, tata kelola program bantuan, serta perlunya kebijakan berpihak pada petani, bukan memperkuat dominasi tengkulak.
Di Dinas Pertanian, Kepala Dinas H. Gunawan Samad, S.P., menyambut mahasiswa dan menegaskan akan memperkuat pendataan, verifikasi, serta pengawasan agar bantuan tepat sasaran. Mahasiswa menekankan pentingnya transparansi informasi agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program pertanian.
Kunjungan ini menjadi tekanan nyata bagi DPRD dan Dinas Pertanian Konawe. Tanpa keberpihakan yang jelas, lumbung padi Sultra hanya akan menjadi ladang keuntungan bagi tengkulak, sementara petani tetap terpinggirkan.
HIMAGRIS UNILAKI dan ISMPI menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan pertanian yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan petani, tulang punggung ketahanan pangan daerah.
Abdi menambahkan, “Sistem pertanian Konawe harus dibenahi sekarang, sebelum mimpi lumbung padi berubah menjadi mimpi buruk bagi para petani.”
Laporan: QL
