Berita

Konawe Diekstraksi, Morowali Mengakumulasi” antara Konfigurasi Relasi Kuasa dan Ironi Ketimpangan Spasial

5

INFO-SULTRA.COM, MOROWALI – Ledakan industri nikel dalam satu dekade terakhir telah mengubah secara drastis lanskap ekonomi Indonesia bagian timur. Salah satu wilayah yang paling merasakan dampak transformasi tersebut adalah Morowali, yang kini berkembang menjadi pusat industri pengolahan nikel berskala global.

Di kawasan ini berdiri kompleks industri raksasa Indonesia Morowali Industrial Park, yang menjadi salah satu pusat hilirisasi nikel terbesar di dunia. Puluhan fasilitas smelter beroperasi di kawasan tersebut dengan investasi bernilai puluhan miliar dolar. Aktivitas industri ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara sangat cepat.

Data fiskal daerah menunjukkan perubahan signifikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Morowali yang pada 2018 berada di kisaran Rp181 miliar meningkat menjadi sekitar Rp585 miliar pada 2023. Lonjakan ini sebagian besar berasal dari pajak daerah yang tumbuh pesat akibat aktivitas ekonomi kawasan industri, seperti pajak hotel, restoran, parkir, reklame, hingga pajak penerangan jalan.

Selain itu, Morowali juga memperoleh manfaat dari Dana Bagi Hasil sektor pertambangan serta berbagai aktivitas ekonomi turunan yang muncul di sekitar kawasan industri. Pertumbuhan ekonomi daerah bahkan tercermin dari lonjakan Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang dalam beberapa tahun terakhir menembus lebih dari Rp1 miliar per tahun.

Semua indikator tersebut memperlihatkan satu pola yang sangat jelas: nilai tambah industri nikel terkonsentrasi di wilayah pengolahan.

Namun jika kita melihat lebih jauh ke bagian timur Sulawesi, terdapat wilayah lain yang memainkan peran penting dalam rantai pasok industri tersebut. Di kawasan Routa, Kabupaten Konawe, terdapat cadangan nikel yang besar dan menjadi sumber bahan baku bagi berbagai industri pengolahan.

Aktivitas pertambangan di wilayah ini, termasuk yang dijalankan oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral, menjadikan Routa sebagai salah satu bagian penting dalam rantai produksi nikel nasional.

Namun dalam struktur industri mineral modern, nilai ekonomi terbesar tidak berada pada tahap penambangan bijih mentah. Nilai tambah yang jauh lebih besar justru muncul pada tahap pengolahan, pemurnian, dan produksi turunan seperti ferronickel, nickel pig iron, hingga bahan baku baterai.

Ketika bahan baku dari wilayah penghasil dikirim menuju kawasan industri pengolahan di luar daerah, maka secara otomatis nilai tambah ekonomi, aktivitas industri turunan, serta penerimaan fiskal daerah akan terkonsentrasi di wilayah tersebut.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, fenomena ini sering disebut sebagai ketimpangan spasial dalam rantai nilai sumber daya alam—di mana satu wilayah menjadi zona ekstraksi, sementara wilayah lain berkembang sebagai pusat akumulasi nilai tambah.

Dalam konteks Sulawesi, dinamika tersebut mulai terlihat dalam hubungan ekonomi antara Routa dan Morowali. Routa menyediakan bahan baku strategis, sementara Morowali berkembang sebagai pusat pengolahan dan akumulasi nilai ekonomi dari komoditas tersebut.

Namun dinamika ini tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi yang lebih luas dalam ekonomi politik industri nikel di Indonesia. Pertumbuhan kawasan industri seperti Morowali tidak hanya didorong oleh faktor geologi atau ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh konfigurasi investasi, jaringan bisnis, kebijakan hilirisasi nasional, serta hubungan antara aktor ekonomi dan kekuasaan di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam berbagai kajian ekonomi politik sumber daya, konfigurasi seperti ini sering kali menghasilkan struktur industri yang terkonsentrasi pada beberapa pusat produksi utama yang didukung oleh jaringan modal besar dan ekosistem industri yang kuat. Dalam situasi seperti itu, daerah penghasil bahan mentah sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dalam rantai nilai industri.

Karena itu, diskursus tentang masa depan pengelolaan nikel di Sulawesi tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan tentang seberapa besar produksi tambang yang dapat ditingkatkan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa daerah penghasil sumber daya juga memperoleh ruang yang lebih besar dalam rantai nilai industri tersebut.

Hilirisasi lokal sebenarnya telah mulai muncul di Sulawesi Tenggara melalui proyek smelter yang dikembangkan oleh PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), yang menunjukkan bahwa pengolahan mineral di wilayah penghasil bukanlah sesuatu yang mustahil.

Dari sisi skala konsesi, SCM jauh lebih besar dengan wilayah tambang sekitar ±21.100 hektare, sementara CNI mengelola sekitar ±6.785 hektare. Produksi nikel SCM juga jauh lebih besar, mencapai sekitar ±19,3 juta ton per tahun, dibandingkan produksi CNI yang berada di kisaran ±4 juta ton per tahun.

Namun perbedaan paling mendasar justru terletak pada model hilirisasi. CNI memilih membangun smelter sendiri sebagai bagian dari hilirisasi di daerah penghasil. Sementara itu, bijih nikel dari SCM sebagian besar dikirim menuju fasilitas pengolahan di provinsi lain.

Pengalaman ini membuka ruang diskusi baru tentang kemungkinan model pembangunan industri yang lebih berimbang, di mana daerah penghasil tidak hanya menjadi lokasi ekstraksi, tetapi juga bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi.

Jika tidak, maka paradoks pembangunan akan terus terjadi: wilayah yang kaya sumber daya tetap berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah ekonomi, investasi, dan pertumbuhan kota industri berkembang di wilayah lain.

Karena itu, masa depan pembangunan daerah di kawasan penghasil nikel seperti Routa sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ekonomi nasional, strategi investasi industri, serta konfigurasi kekuatan ekonomi lokal mampu menciptakan distribusi manfaat yang lebih adil.

Tanpa upaya tersebut, sejarah pembangunan daerah mungkin akan mencatat satu ironi yang sederhana namun tajam: “Konawe Diekstraksi, Morowali Mengakumulasi”(*)

Oleh: Jumran, S.IP

(Pemerhati Sosial Sulawesi Tenggara)Oleh: Jumran, S.IP (Pemerhati Sosial Sulawesi Tenggara)