INFO-SULTRA.COM, JAKARTA – Dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya semakin menguat dan tak terbantahkan. Kelompok aktivis Lentera Muda Indonesia kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono untuk segera mencopot dan menyeret Direktur Utama PD Dharma Jaya ke proses hukum atas dugaan korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah hingga Rp48 miliar.
Aksi ini merupakan eskalasi tekanan publik setelah sebelumnya Lentera menggelar demonstrasi di Kantor Pusat PD Dharma Jaya pada Rabu, 4 Juni 2026. Namun hingga kini, Pemprov DKI Jakarta dinilai bungkam dan tidak menunjukkan langkah konkret, seolah membiarkan skandal tata kelola keuangan BUMD tersebut terus menggerogoti uang rakyat.
Koordinator Aksi Lentera Muda Indonesia, Akbar Rasyid, secara terbuka mengungkap indikasi kuat permainan kotor antara manajemen PD Dharma Jaya dan sejumlah perusahaan mitra bermasalah. Salah satu yang paling disorot adalah PT Cakra Konstruksi, perusahaan yang bergerak di bidang penyedia bahan bangunan dan konstruksi, namun secara janggal justru ditetapkan sebagai mitra pemasok daging oleh PD Dharma Jaya.
“Ini bukan kesalahan administratif biasa. Ini kejanggalan serius yang mengarah pada dugaan rekayasa dan pembiaran sistematis,” tegas Akbar.
“Barang keluar, uang tidak ada. Cek kosong bernilai miliaran rupiah dibiarkan. Kalau ini bukan dugaan korupsi dan pembiaran oleh pimpinan, lalu apa namanya?” ujar Akbar lantang di hadapan massa aksi.
Lentera juga menyoroti perubahan identitas mitra usaha dari PT Cakra Konstruksi menjadi PT Blambangan Foodpackers Indonesia yang dilakukan tanpa transparansi dan patut diduga sebagai upaya mengaburkan jejak hukum. Akbar menegaskan, perusahaan tersebut merupakan salah satu dari lima perusahaan yang diduga terlibat bersama Direktur Utama PD Dharma Jaya dalam praktik korupsi secara berjemaah.
Dalam orasinya, Lentera Muda Indonesia menyampaikan tuntutan keras, antara lain:
Mendesak Gubernur DKI Jakarta segera mencopot Direktur Utama PD Dharma Jaya karena dinilai gagal total menjaga keuangan dan aset BUMD.
Memerintahkan audit investigatif menyeluruh oleh BPK dan Inspektorat, bukan sekadar audit formal tahunan yang dinilai tumpul.
Mendesak Kejaksaan dan Kepolisian untuk segera mengusut dugaan tindak pidana korupsi, khususnya praktik pembayaran menggunakan cek kosong.
Membuka seluruh dokumen kerja sama PD Dharma Jaya ke publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga Jakarta.
“PD Dharma Jaya adalah BUMD strategis penyangga ketahanan pangan Jakarta. Jika dipimpin oleh orang yang abai terhadap tata kelola dan hukum, maka ini ancaman langsung terhadap kepentingan publik,” kata Akbar.
Aksi sempat memanas ketika massa mencoba masuk ke area kantor untuk meminta audiensi dengan manajemen PD Dharma Jaya. Upaya tersebut dihalangi aparat keamanan dan sempat terjadi aksi saling dorong, sebelum akhirnya situasi berhasil dikendalikan oleh kepolisian dan massa melanjutkan orasi secara tertib.
Akbar menegaskan, aksi ini bukan yang terakhir. Lentera Muda Indonesia memastikan akan terus melakukan tekanan publik dan aksi lanjutan di berbagai titik strategis.
“Jika Pemprov DKI Jakarta terus diam, maka patut diduga ada perlindungan kekuasaan terhadap pelaku. Kami tidak akan berhenti sampai Direktur Utama PD Dharma Jaya dicopot dan diproses hukum secara terbuka,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
