INFO-SULTRA.COM, JAKARTA – Lawyer dan analis politik, Saiful Huda Ems (SHE), menyampaikan kritik tajam terhadap arah sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam pandangannya, demokrasi di negeri ini tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, melainkan telah bergeser menjadi plutokrasi dan oligarki secara bersamaan.
Menurut SHE, banyak masyarakat yang belum menyadari pergeseran tersebut. Ia menilai partisipasi rakyat dalam Pemilu kini sebatas prosedur formal. “Rakyat memang ikut memilih dalam Pemilu, tetapi setelah para pejabat dilantik, suara rakyat seakan berhenti di sana. Kendali kekuasaan justru berpindah ke tangan para pemilik modal,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa istilah plutokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni ploutos (kekayaan) dan kratos (kekuasaan).
Artinya, kekuasaan berada di tangan orang-orang kaya. Dalam sistem seperti ini, kebijakan negara cenderung menguntungkan kelompok pemodal besar karena mereka memiliki pengaruh politik yang kuat.
“Dalam sistem plutokrasi, suara orang kaya jauh lebih didengar daripada suara rakyat biasa. Kebijakan publik lebih sering berpihak pada kepentingan pemilik modal,” ujar SHE.
Ia juga menyinggung dinamika politik terkini, termasuk sikap Presiden Prabowo Subianto yang sempat berpidato keras menentang oligarki. Namun, menurut SHE, pertemuan dengan para elite ekonomi tak lama setelah pidato tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik.
“Ini menunjukkan bahwa negara kita sudah bergerak dari demokrasi menuju plutokrasi. Kepentingan pemodal besar tetap menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Lebih lanjut, SHE membedakan antara plutokrasi dan oligarki. Jika plutokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang kaya, maka oligarki berasal dari kata oligo yang berarti sedikit yakni kekuasaan yang dikuasai oleh segelintir orang. Kelompok ini bisa berasal dari kalangan keluarga, militer, atau elite partai politik, dan tidak selalu merupakan konglomerat. Namun, dalam praktiknya, oligarki kerap berkelindan dengan kepentingan para pemodal besar.
Istilah oligarki, lanjutnya, menguat pada masa pemerintahan Joko Widodo, dan dinilai berlanjut hingga saat ini. SHE menilai adanya konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi pada kelompok terbatas yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis yang menurutnya perlu diawasi secara ketat agar tidak justru lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat yang menjadi sasaran utama program tersebut.
“Jika yang paling diuntungkan adalah kelompok kaya atau pendukung kekuasaan, maka itu ciri plutokrasi. Tapi jika keuntungan ekonomi dan politik hanya berputar pada segelintir orang, itu ciri oligarki. Masalahnya, dua-duanya kini tampak hadir bersamaan,” ujarnya.
SHE mengakui bahwa membedakan secara tegas antara plutokrasi dan oligarki di Indonesia memang tidak mudah, karena keduanya saling bertaut. Namun ia menegaskan satu kesimpulan.
“Dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau kita harus jujur mengatakan bahwa demokrasi sedang sekarat. Yang berjalan justru sistem yang dikendalikan oleh kekuatan uang dan segelintir elite,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
