INFO-SULTRA.COM | KONAWE – Ketua Komite SD Negeri Wawoone Ladawa bersama sejumlah guru, orang tua siswa, dan masyarakat menyatakan penolakan terhadap kembalinya kepala sekolah lama atas nama Rasniati untuk kembali memimpin SD Negeri Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Kamis (7/5/2026).
Penolakan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan sikap masyarakat yang ditandatangani Ketua Komite Sekolah bersama masyarakat dan orang tua siswa. Dalam surat itu disebutkan bahwa penolakan dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat serta hasil pengamatan selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai kepala sekolah.
Masyarakat menilai kepemimpinan kepala sekolah tidak berjalan maksimal dan dinilai menimbulkan berbagai persoalan di lingkungan sekolah. Salah satu poin yang disoroti adalah dugaan kurangnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah karena disebut jarang berada di sekolah sehingga aktivitas pendidikan dan pengawasan tidak berjalan efektif.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti dugaan pengabaian terhadap guru-guru dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pembinaan di lingkungan sekolah. Bahkan, guru honor disebut diduga tidak menerima pembayaran gaji sebagaimana mestinya sesuai laporan penggunaan Dana BOS.
Dalam surat pernyataan tersebut juga disebut adanya dugaan ketidaksesuaian dan manipulasi laporan penggunaan Dana BOS yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di sekolah.
Persoalan kurangnya keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan administrasi maupun keuangan sekolah juga menjadi alasan penolakan masyarakat.
Ketua Komite bersama masyarakat berharap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di SD Negeri Wawoone.
“Masyarakat meminta agar pihak terkait mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku demi menjaga kualitas pendidikan di SD Negeri Wawoone Kecamatan Wonggeduku,” demikian isi pernyataan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait maupun kepala sekolah yang disebut dalam surat pernyataan tersebut belum memberikan klarifikasi resmi atas tudingan yang disampaikan masyarakat.
Laporan : Redaksi
