INFO-SULTRA.COM | KONAWE – Aktivitas penambangan pasir di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, terhenti setelah adanya tindakan penghentian oleh aparat penegak hukum, yakni Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe.
Penghentian kegiatan penyedotan maupun penggalian pasir tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dan pengaduan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta warga terkait aktivitas pertambangan pasir di wilayah tersebut.
Dampak dari penghentian tersebut mulai dirasakan pada berbagai sektor pembangunan.
Sejumlah proyek fisik pemerintah, pembangunan fasilitas umum, rumah ibadah, serta pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaporkan mengalami keterlambatan akibat terbatasnya pasokan material pasir.
Selain itu, pembangunan saluran irigasi Daerah Irigasi (DI) Walay di Kecamatan Tongauna Utara, pembangunan Sekolah Rakyat, pasar tradisional, serta berbagai fasilitas umum lainnya juga berpotensi mengalami hambatan akibat sulitnya memperoleh material pasir yang menjadi kebutuhan utama dalam pekerjaan konstruksi.
Sopir truk pengangkut pasir mengalami penurunan pendapatan, sementara para buruh dan pelaku usaha yang terlibat dalam rantai distribusi material tersebut menghadapi tekanan ekonomi.
Salah seorang warga Konawe, Risal, berharap pemerintah dan aparat terkait segera mencari solusi atas persoalan tersebut.
Menurutnya, pasir bukan hanya sumber penghasilan bagi masyarakat, akan tetapi pasir saat ini sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di daerah itu.
”Kami berharap pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait dapat segera mencarikan solusi secepatnya. Pasir merupakan kebutuhan yang sangat penting saat ini karena banyak proyek pembangunan yang sedang berjalan dan membutuhkan material tersebut,” ujar Risal. Rabu (24/6/2026).
Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah turut disebut terdampak akibat terhambatnya ketersediaan material konstruksi.
”Tahun-tahun kemarin juga tidak pernah ada yang tutup ini pasir, kenapa sekarang dipersoalkan, pejabat mungkin tidak merasakan dampaknya tapi kami ini masyarakat kecil sangat merasakan,” jelasnya.
Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya solusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin ketersediaan bahan bangunan, dikhawatirkan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan yang bersumber dari APBN maupun APBD di Kabupaten Konawe akan mengalami keterlambatan, bahkan tidak dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
”Jangan karena kepentingan oknum atau pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, masyarakat banyak yang mau tanggung,” Tukasnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait dapat duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang tetap mengedepankan aspek hukum, lingkungan, dan keberlangsungan pembangunan daerah demi kepentingan masyarakat luas.
Laporan : Redaksi
