INFO-SULTRA.COM | KENDARI, 3 JULI 2026 – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara (Sultra) secara tegas mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Sultra untuk segera memanggil manajemen PT IPIP Kolaka.
Langkah ini diambil guna menuntut keterbukaan informasi publik terkait data riil penyerapan Tenaga Kerja Lokal (TKL) dibandingkan dengan pekerja yang didatangkan dari luar Provinsi Sultra. Selain masalah transparansi ketenagakerjaan, KNPI Sultra juga menuntut evaluasi total dan jaminan ketat terhadap keselamatan kerja seluruh buruh di perusahaan tersebut.
Jenderal Lapangan DPD KNPI Sultra, Ian Saputra, menegaskan bahwa pemanggilan ini sangat krusial demi menjaga keadilan sosial, transparansi, dan perlindungan nyawa pekerja di wilayah lingkar tambang. KNPI Sultra menilai ketertutupan data pekerja serta lemahnya pengawasan terhadap standardisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) hanya akan memicu konflik sosial dan merugikan hak-hak pemuda serta masyarakat lokal.
Pernyataan Resmi Jenderal Lapangan DPD KNPI Sultra, Ian Saputra:
“Kami hadir sebagai penyambung lidah pemuda Sultra. PT IPIP Kolaka beroperasi di tanah kami, maka sudah menjadi kewajiban mutlak bagi mereka untuk memprioritaskan kesejahteraan, hak kerja, serta keselamatan nyawa pekerja lokal. Jangan sampai pemuda Sultra hanya menjadi penonton di rumah sendiri akibat ketertutupan informasi data pekerja, atau bahkan menjadi korban akibat abainya perusahaan terhadap standar keselamatan kerja.”
”Oleh karena itu, kami menuntut Disnaker Sultra untuk segera memaksa PT IPIP memaparkan data autentik seluruh karyawan, memastikan kuota penyerapan Tenaga Kerja Lokal (TKL) berjalan maksimal, mengevaluasi urgensi penggunaan pekerja luar, serta mengaudit secara total penerapan K3 di lapangan.”
“Disnaker Sultra tidak boleh pasif dan harus segera menjalankan fungsi pengawasannya secara nyata. Jika Disnaker tidak segera memanggil pihak perusahaan dalam waktu dekat, kami pastikan gelombang massa aksi yang lebih besar akan menyambangi kantor Disnaker dan PT IPIP.”
Laporan : Redaksi
