INFO-SULTRA.COM | KENDARI – Wacana pinjaman daerah sebesar Rp 200 miliar yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, kian menjadi sorotan publik. Di tengah pro dan kontra, dukungan tegas datang dari tokoh pemuda Konsel, Firman, S.H., M.H., yang menilai langkah tersebut sebagai terobosan strategis demi percepatan pembangunan infrastruktur. Kamis 30 Juli 2026
Rencana pinjaman itu disebut akan difokuskan pada pembiayaan proyek-proyek prioritas, terutama pembangunan dan peningkatan jalan serta infrastruktur penunjang lainnya. Skema pembiayaan melalui utang dinilai menjadi opsi realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah yang selama ini menjadi kendala utama.
Firman yang juga dikenal sebagai aktivis vokal dan Sekretaris BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Konawe Selatan, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, Konsel tidak boleh terus tertinggal hanya karena keterbatasan anggaran.
“Ini bukan soal berani berutang atau tidak, tapi soal keberanian mengambil langkah untuk masa depan daerah. Selama dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, pinjaman daerah justru bisa menjadi akselerator pembangunan,” tegas Firman, Kamis (30/7/2026).
Ia menilai, infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan akses jalan yang memadai, distribusi barang dan jasa akan lebih efisien, konektivitas antarwilayah meningkat, serta membuka peluang investasi dan pengembangan usaha masyarakat lokal.
“Kalau akses terbuka, ekonomi bergerak. UMKM tumbuh, biaya logistik turun, dan masyarakat merasakan langsung dampaknya. Ini efek berantai yang sangat besar,” ujarnya.
Meski demikian, Firman mengingatkan agar rencana pinjaman tersebut tetap dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, serta perhitungan matang terhadap kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman.
“Jangan sampai ini jadi beban jangka panjang. Harus ada kajian komprehensif, termasuk analisis kelayakan proyek. Pastikan setiap rupiah yang dipinjam benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi,” tambahnya.
Sejumlah pengamat juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan kebijakan tersebut. Mulai dari perencanaan, penentuan proyek, hingga penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa mendatang.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan belum merinci secara detail skema pinjaman, lembaga pembiayaan yang akan digunakan, maupun daftar proyek prioritas yang akan dibiayai. Publik pun menanti kejelasan arah kebijakan tersebut di tengah kebutuhan mendesak akan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah itu.
Laporan : Redaksi
