INFO-SULTRA.COM | KENDARI, 11 November 2026 – Himpunan Aktivis Muda cabang Konawe (HAM KONAWE) secara resmi melayangkan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara. Laporan ini membidik Bupati Konawe, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Konawe, serta seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Konawe atas dugaan penyalahgunaan anggaran APBD dalam pelaksanaan kegiatan Pameran Inovasi Daerah Tahun 2026.
Penanggung Jawab sekaligus Jenderal Lapangan HAM KONAWE, Ian Saputra, menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan pemuda dalam mengawal uang rakyat dari praktik penyelewengan yang terstruktur dan masif.
“Kami mendeteksi adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan anggaran daerah yang melibatkan jajaran top birokrasi Pemkab Konawe hingga ke tingkat pemerintahan desa dan kelurahan.
Kegiatan Pameran Inovasi Daerah tahun 2026 ini diduga kuat menjadi ladang pengurasan dana APBD dengan Taksiran Miliaran maupun Anggaran Alokasi Dana Desa secara tidak sah,” cetus Ian Saputra dalam keterangannya di Kendari, Rabu (11/11/2026).
Selain dugaan penyalahgunaan APBD, HAM KONAWE menilai pelaksanaan pameran tersebut secara nyata telah menabrak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang pedoman efisiensi anggaran dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara di daerah.
Menurut Ian, Kami menduga adanya instrumen Pemda Konawe untuk melibatkan Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Konawe untuk pengondisian anggaran yang sistematis dari tingkat atas. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur dasar di desa, justru diduga dipangkas untuk membiayai kegiatan seremonial pameran tersebut.
“Bupati dan Sekda Konawe selaku pemegang otoritas tertinggi pengelolaan keuangan daerah seharusnya menjadi benteng transparansi, bukan malah membiarkan atau bahkan menginstruksikan kegiatan yang berpotensi merugikan negara. Ini jelas melanggar komitmen pemberantasan korupsi dan aturan Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” tambah Ian Saputra.
Melalui laporan resmi ini, HAM KONAWE menuntut Kejati Sultra untuk:
1. Segera memeriksa Bupati dan Sekda Konawe selaku penanggung jawab kebijakan anggaran daerah.
2. Memanggil dan memeriksa Kabag Umum Setda Konawe terkait teknis realisasi anggaran Pameran Inovasi Daerah 2026.
3. Mengusut tuntas aliran dana dari seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Konawe yang digunakan untuk menyokong kegiatan pameran tersebut.
HAM KONAWE berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan mapolda dan kantor Kejati Sultra jika laporan ini tidak segera ditindaklanjuti secara transparan.
Laporan : Redaksi
