Info-Sultra.com | Konawe – Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Wakil Bupati H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si resmi menyerahkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Konawe, Selasa (27/5/2025). Penyerahan RPJMD ini menjadi tonggak penting bagi perencanaan pembangunan lima tahun ke depan yang mengusung visi “Konawe Bersahaja”, yakni Konawe yang Berdaya Saing, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Konawe telah menetapkan empat pilar utama dalam visi pembangunan lima tahun ke depan, yaitu:
1. Konawe yang Berdaya Saing – Fokus pada peningkatan daya saing daerah melalui produktivitas, inovasi, dan kualitas SDM.
2. Konawe yang Sejahtera – Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas.
3. Konawe yang Berkeadilan – Memastikan distribusi hasil pembangunan merata tanpa diskriminasi.
4. Konawe yang Berkelanjutan – Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.
“RPJMD ini adalah hasil dari aspirasi masyarakat yang kami serap melalui berbagai forum musyawarah dan dialog. Kami ingin memastikan pembangunan Konawe tidak hanya berfokus pada fisik, tapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekonomi,” ujar Syamsul Ibrahim.
Sebanyak 145 program prioritas telah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai visi tersebut. Beberapa program utama yang akan dilaksanakan antara lain:
Penataan kota dan pengembangan kawasan terpadu
Revitalisasi dan pelestarian budaya
Penguatan sektor UMKM
Peningkatan infrastruktur desa
Pengembangan sarana pendidikan dan kesehatan
Perlindungan lingkungan hidup berbasis komunitas
“Program-program ini telah disusun berdasarkan potensi unggulan daerah dan dinamika masyarakat. Setiap program akan dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas agar dapat dipantau dan dievaluasi secara transparan,” tambah Wakil Bupati.
Namun, dalam rapat tersebut, Fraksi Gerindra mengajukan sejumlah pertanyaan terkait langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi sembilan isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam RPJMD. Isu-isu ini mencakup tantangan di sektor ekonomi, lingkungan hidup, hingga reformasi birokrasi.
“Kami ingin memastikan bahwa RPJMD ini tidak hanya sekadar dokumen ambisius, tetapi ada langkah nyata untuk mengurai masalah-masalah besar, seperti alih fungsi lahan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian budaya,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra.
1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemkab Konawe akan memperkuat program UMKM melalui pemberian akses permodalan dan pasar baru bagi produk lokal. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga akan didorong untuk memanfaatkan teknologi berbasis digital.
2. Penanganan Alih Fungsi Lahan
Untuk mengatasi masalah konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan masyarakat dan pihak swasta untuk menyusun kebijakan pengendalian alih fungsi lahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan alam.
3. Pelestarian Budaya
Pemerintah akan meningkatkan program pelestarian budaya, termasuk pengembangan cagar budaya dan kerajinan tradisional, yang merupakan bagian dari identitas daerah Konawe.
4. Reformasi Birokrasi Berbasis Digital
Pemkab Konawe juga akan menerapkan sistem e-Government untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas publik.
“Langkah-langkah konkret ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta. Kami akan terus memantau dan mengevaluasi implementasinya agar hasilnya maksimal,” jelas Wakil Bupati.
Setelah penyerahan RPJMD, seluruh fraksi di DPRD Konawe menyampaikan pandangan umum mereka. Semua fraksi menyambut baik penyusunan dokumen ini, namun mereka juga meminta agar setiap langkah pemerintah dapat lebih terukur dan realistis.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dan menekankan bahwa keberhasilan RPJMD ini sangat bergantung pada kolaborasi antara eksekutif dan legislatif serta partisipasi masyarakat.
“Pembangunan Konawe ke depan harus melibatkan semua pihak, dan kami siap untuk bekerja bersama pemerintah agar RPJMD ini dapat terlaksana dengan baik,” ujar I Made Asmaya.
Laporan: Redaksi
