Info-Sultra.com | Konawe, — Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, kini menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi pemerintahan, dan masyarakat sipil, karena dinilai menunjukkan respons yang lamban dan kurang adaptif dalam menyikapi kekosongan jabatan di lingkungan struktural Pemerintah Kabupaten Konawe. Selasa 15 Juli 2025
Sejumlah posisi strategis — seperti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bidang, Camat, hingga Lurah — yang seharusnya segera diisi setelah pejabat sebelumnya memasuki masa purnabakti, hingga kini masih belum mendapat pengganti. Kekosongan struktural ini tidak hanya menimbulkan kevakuman dalam pengambilan keputusan, tetapi juga melemahkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Situasi ini kemudian berdampak sistemik terhadap kualitas pelayanan publik. Pelaporan dari berbagai wilayah menyebutkan bahwa keterlambatan pelayanan administratif dan hambatan koordinasi lintas sektor kian terasa. Hal ini disinyalir sebagai dampak langsung dari ketidaktersediaan pejabat definitif yang berwenang mengambil keputusan serta mengoordinasikan kerja birokrasi secara optimal.
“Banyak jabatan penting yang kosong, dan ini bukan hanya berdampak pada internal pemerintahan, tetapi juga sangat dirasakan masyarakat. Pelayanan menjadi lambat dan koordinasi antarinstansi terhambat,” ungkap Jhoni, salah satu warga Konawe yang meminta identitas lengkapnya dirahasiakan.
Secara teoritik, pengisian jabatan adalah bagian dari mekanisme tata kelola pemerintahan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kapasitas intelektual kelembagaan dalam menjamin keberlanjutan fungsi pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, respons yang lambat dianggap mencerminkan lemahnya perencanaan suksesi, ketidaksiapan birokrasi, serta minimnya visi kepemimpinan dalam mengantisipasi dinamika struktural pemerintahan.
Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa stagnasi ini tidak boleh dianggap remeh. Ketidakmampuan mengelola rotasi dan mutasi jabatan merupakan indikator lemahnya tata kelola ASN yang berkelanjutan dan berbasis meritokrasi. Hal ini juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama dalam hal kapasitas manajerial dan integritas birokrasi.
“Ini bukan hanya soal lambat atau cepat. Ini menyangkut konsistensi logika birokrasi dan kecakapan intelektual pemimpin daerah dalam merespons kebutuhan struktural pemerintahan,” ujar YaMas” seorang akademisi dari Universitas Halu Oleo
Mereka mendesak Bupati untuk segera menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang lebih responsif, visioner, dan berbasis tata kelola intelektual, demi menjaga kesinambungan pelayanan, efektivitas organisasi pemerintahan, serta kredibilitas institusional di mata publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Konawe terkait alasan substantif maupun administratif di balik keterlambatan pengisian jabatan tersebut.
Laporan: Qilura (Jumardi Hattas)
