INFO-SULTRA.COM, UNAAHA – Seorang pelajar SMAN 1 Unaaha mengaku kecewa dengan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Konawe., Provinsi Sulawesi Tenggara. Alasan sederhana, tiga hari bolak-balik mengurus KTP, namun belum juga selesai dan penuh kebingungan prosedur. Dan mirisnya, ketiga rekannya yang bersama sama melakukan pengurusan KTP sudah memegang KTP dihari yang sama sementara dirinya tak kunjung ada kejelasan. Demikian diungkapkan AR (Inisial.red) pada awak media, Sabtu 22/11/2025.
Pelajar tersebut mulai mengurus pembuatan KTP sejak Rabu, 19 November 2025 lalu bersama tiga rekannya sesama pelajar SMAN 1 unaaha, mereka datang untuk melakukan perekaman data sekaligus pengurusan dokumen secara kolektif
“Kami berempat janjian mengurus KTP sama-sama. Perekaman juga bersamaan hanya beda giliran saja,” ujarnya.Ia mengaku sudah menyerahkan dokumen, mengisi formulir, dan melakukan perekaman biometrik. Namun setelah selesai, kejanggalan mulai dirasakannya saat seorang petugas perempuan yang melakukan perekaman bertanya apakah ia datang dengan seseorang yang akan menguruskan berkasnya. “Saya jawab tidak ada. Petugas bilang, tunggu mi, nanti saya panggil.” Katanya jaringan gangguan, ujarnya menirukan ucapan petugas itu.
Pelajar itu menunggu hingga pukul 12.00 siang, namun pelayanan terhenti karena pegawai pulang. Ia sempat dipanggil petugas sebelum pulang, tetapi hanya untuk diberi tahu bahwa prosesnya belum bisa dilanjutkan karena gangguan jaringan dan diarahkan datang kembali keesokan hari.
Hari Kedua: Teman Selesai, Diduga Ada Perantara dan Indikasi Uang “Pelicin” Mencuat
Keesokan harinya ia kembali. Ditinya berharap KTP nya juga susah rampung sebab ketiga temannya mengklaim sudah selesai mengurus KTP sejak kemarin setelah mendapat bantuan seorang kerabat yang diduga pegawai atau orang yang “menguruskan” dari dalam.
“Mereka bilang ada ordal (orang dalam.red) yang bantu urus. Malamnya mereka bilang KTP mereka sudah jadi dan diduga ada yang mereka kasikan (Pelicin.red),” ungkap pelajar tersebut.
Ia mengaku tidak mendapatkan bantuan serupa karena memang orang tuanya yang menganjurkan untuk tidak berurusan dengan cara seperti itu dan iapun kembali harus mengurus dari awal, termasuk membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD), namun beberapa kali proses pengajuan ditolak sistem.
Ia kemudian diarahkan ke bagian tanda tangan berkas, namun kembali terbentur masalah jaringan.
“Petugas bilang, jam kedua baru datang lagi karena gangguan jaringan,” ujarnya.
Hari Ketiga: KTP Pun Tak Kunjung Jadi
Pada hari ketiga, siswa ini kembali ke loket pelayanan sekitar pukul 09.00 WITA untuk memastikan pengurusan KTP-nya apa sudah diproses.
“Pegawai disitu bilang belum datang petugasnya. Saya tidak paham maksudnya bagaimana, saya kan sendiri yang urus,” pungkasnya.
Menjelang siang ia kembali bertanya dan petugas resepsionis mengaku telah mencari KTP tersebut di ruang pencetakan, namun belum ditemukan
“Dia bilang orangnya istirahat, nanti baru datang lagi,” tuturnya.
Hingga berita ini ditulis, pelajar tersebut mengaku belum menerima KTP yang diurus selama tiga hari berturut-turut.
Harapan Pelajar: Pelayanan Lebih Jelas dan Tidak Ribet
Pelajar itu berharap Disdukcapil Konawe memperbaiki alur pelayanan, memberikan informasi yang jelas, tidak terkesan diskriminatif, dan menghindari adanya dugaan ketergantungan pada pihak pengantar atau perantara.
Ini Respon Kadis Dukcapil
Kepala Dinas Dukcapil Konawe, Andi Tenri Rawe Lasandara yang dihubungi via selulernya menegaskan tidak mentolerir hal tersebut, “jika hal itu benar, itu adalah ulah oknum, kami tidak benarkan hal seperti itu terjadi,” tegasnya, Sabtu 22/11/2025.
“Saya setiap saat mewanti wanti kepada jajaran di Instasi kami, agar tidak terjadi dugaan dugaan pungli dalam pengurusan ini, kami akan tindak tegas terkait hal tersebut,” sambungnya.
Menurut Kadis, proses pembuatan KTP itu tidak mesti sampai berhari hari, “kalau semua sudah lengkap biasanya tidak sampai lima belas menit sudah selesai,” katanya.
“Kalau sampai tiga hari itu bukan sesuatu yang wajar, nanti kami akan telusuri hal ini tentu jika benar hal ini pelakunya akan kami ambil langkah tegas,” tuturnya.
Kadis Dukcapil mengaku berterima kasih atas informasi yang masuk ini, “kami merasa terbantu jika menerima laporan seperti ini, karena tidak setiap saat kami bisa membersamai petugas yang bekerja, dan ini akan menjadi atensi dari kami.” katanya.
“Dalam setiap rapat saya berulang kali menegaskan jika ada lagi terjadi dugaan dugaan pungli maka salah satu sanksi yang akan diterapkan yaitu meng offkan status OPR nya,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
