INFO-SULTRA.COM | KENDARI, 17 November 2026 – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat terkait sengketa lahan transmigrasi seluas 297 hektare di Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Keempat tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra tersebut masing-masing berinisial atau bernama Sawaluddin (Camat Landono), I Nyoman Bawa (ASN Puskesmas Landono), serta dua warga lainnya yakni Basran dan Jabar Hendra. Penetapan status hukum ini tertuang dalam surat pemberitahuan resmi tertanggal 16 November 2026 pasca-pelaksanaan gelar perkara.
Objek sengketa seluas 297 hektare tersebut merupakan kawasan transmigrasi yang diklaim warga telah mengantongi alas hak sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 1982.
Juru Bicara Kuasa Kolektif Warga Landono, Andi, menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas penyidik Polda Sultra. Menurutnya, penetapan tersangka ini merupakan titik balik yang telah lama dinantikan masyarakat guna memperoleh keadilan.
“Kami menyambut baik adanya penetapan tersangka dalam tindak pidana pemalsuan surat di atas lahan transmigrasi yang memiliki SHM tahun 1982 milik warga transmigrasi,” ujar Andi saat memberikan keterangan di Mapolda Sultra, Selasa (17/11/2026).
Meski demikian, Andi menegaskan bahwa pihaknya bersama warga tidak akan mengendurkan pengawalan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Masyarakat masih menanti pengembangan penyidikan lebih lanjut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Kepastian hukum dinilai krusial agar konflik agraria di Kecamatan Landono tidak terus berlarut-larut.
Senada dengan Andi, salah seorang perwakilan warga, Jamil, mengungkapkan bahwa selama sengketa berlangsung, masyarakat kerap berada dalam situasi tertekan. Ia berharap proses penyidikan di Polda Sultra dapat memulihkan hak-hak warga secara utuh.
“Selama ini kami sering mendapatkan intimidasi hingga kriminalisasi dalam sengketa lahan ini. Kami berharap penanganan perkara ini menjadi titik terang bagi warga transmigrasi untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang memang hak milik kami,” tegas Jamil.
Laporan : Redaksi
