INFO-SULTRA.COM | KONAWE – Himpunan Aktivis Muda Cabang Konawe menyampaikan agar Pemda konawe lebih teliti dalam menempatkan ASN agar tidak melanggar etika dan aturan manajemen ASN,maka Bupati Konawe serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Konawe untuk segera melakukan mutasi atau pergantian tugas terhadap Kepala Puskesmas Puriala.Hal ini lantaran pejabat yang bersangkutan diduga kuat merupakan istri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN dan prinsip ASN propesional.
Ketua Himpunan Aktivis Muda cabang Konawe,Muh.jullah s roe menyatakan bahwa penempatan jabatan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik serta aturan kepegawaian yang berlaku.
“Kami tidak meragukan kemampuan pribadi yang bersangkutan, namun penempatan pasangan suami istri yang berada dalam satu lingkungan kerja dengan hubungan struktural langsung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini juga bisa menghambat proses pengawasan dan menurunkan objektivitas dalam pengambilan keputusan,” ujarnya
Menurutnya, aturan yang ada telah mengatur bahwa penempatan pejabat sedapat mungkin menghindari hubungan keluarga dalam satu jenjang pimpinan, agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan adil, transparan dan akuntabel.
“Kalau dibiarkan,Kepala Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan. Jika suami adalah Kepala Dinas Kesehatan (atasan langsung/penentu kebijakan/anggaran) dan istri adalah Kepala Puskesmas (bawahannya), maka terjadi hubungan atasan-bawahan langsung,tambahnya.
Pihaknya menegaskan bahwa langkah ini semata-mata demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat, sekaligus memastikan penempatan pejabat dilakukan secara profesional dan transparan
Kami meminta Bupati konawe selaku pemegang kewenangan tertinggi serta BKD selaku instansi pembina kepegawaian segera menindaklanjuti hal ini dengan proses mutasi yang sesuai aturan, tanpa menimbulkan keresahan berlebih,” tutup muh.jullah s roe
Himpunan Aktivis Muda Cab.konawe menegaskan berencana akan melakukan aksi demonstrasi dalam waktu dekat ini sebagai bentuk kontrol sosial agar pemerintahan bebas dari kolusi,korupsi dan nepotisme (KKN).
Laporan : Redaksi
