INFO-SULTRA.COM | KONAWE – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kecamatan Unaaha dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat. Kondisi tersebut turut mendapat sorotan dalam pembahasan mengenai pelayanan dan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Konawe, Kamis (20/8/2026).
Menanggapi kondisi tersebut, Owner sekaligus salah satu pemegang saham SPBU Unaaha, Nining Porosi, memberikan penjelasan terkait antrean, ketersediaan BBM, mekanisme penyaluran BBM subsidi, hingga pengawasan pelayanan di lapangan.
Menurut Nining, antrean yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan pasokan BBM. Ia menjelaskan, pasokan dari Pertamina tetap tersedia dan mencukupi. Salah satu faktor yang turut memengaruhi meningkatnya antrean adalah bertambahnya jumlah masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax kemudian beralih menggunakan Pertalite.
“Kalau mengenai kondisi antrean, bukan semata-mata karena pasokan dari Pertamina tidak cukup. Pasokan tetap ada dan mencukupi. Namun, dalam beberapa waktu terakhir banyak masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Akibatnya, jumlah konsumen Pertalite meningkat dan antrean menjadi lebih panjang,” ujar Nining.
Ia mengatakan, perubahan pilihan masyarakat tersebut menyebabkan jumlah kendaraan yang melakukan pengisian Pertalite dalam waktu bersamaan meningkat. Kondisi itu kemudian berdampak pada panjangnya antrean di SPBU.
“Memang dalam beberapa waktu terakhir kami melihat adanya peningkatan antrean. Salah satu faktornya karena jumlah masyarakat yang menggunakan Pertalite bertambah, termasuk mereka yang sebelumnya menggunakan Pertamax,” jelasnya.
Sementara itu, terkait kuota dan penyaluran BBM subsidi, Nining mengatakan pihak SPBU tetap menyesuaikan pelayanan dengan alokasi yang telah ditetapkan serta ketentuan yang berlaku.
Terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi, Nining menegaskan bahwa pihak SPBU mengikuti sistem yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan barcode atau QR Code bagi konsumen yang telah terdaftar.
“Untuk BBM subsidi, konsumen yang melakukan pengisian menggunakan barcode atau QR Code yang telah terdaftar. Data kendaraan dan transaksi juga tercatat dalam sistem sehingga proses pengisian dapat dipantau,” katanya.
Menanggapi informasi mengenai pengisian BBM lebih dari satu kali dalam sehari, Nining mengatakan setiap transaksi tetap mengacu pada data dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, informasi mengenai transaksi perlu dilihat berdasarkan data yang tercatat dalam sistem.
“Untuk setiap transaksi tetap mengacu pada data dan ketentuan yang berlaku. Jadi, kalau ada informasi tertentu, tentunya perlu dilihat berdasarkan data transaksi yang tercatat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nining menambahkan, sistem barcode memiliki ketentuan mengenai kuota pengisian. Apabila kuota yang tersedia telah mencapai batas sesuai sistem, transaksi selanjutnya tidak dapat dilakukan.
Di sisi lain, pihak SPBU juga melakukan pengawasan terhadap transaksi yang berlangsung sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
Adapun bagi konsumen tertentu, seperti petani dan nelayan yang membutuhkan BBM menggunakan jeriken, Nining menyebut pelayanan dilakukan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
“Untuk pelayanan menggunakan jeriken, kami tetap mengacu pada persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jadi, setiap pelayanan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Menanggapi perhatian DPRD Konawe terhadap persoalan distribusi BBM subsidi, pihak SPBU menyatakan menghormati proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah maupun lembaga terkait.
“Kami dari pihak SPBU tentu berkomitmen menjalankan aturan. Kami juga ingin pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan penyaluran BBM subsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan,” tuturnya.
Nining mengakui meningkatnya jumlah konsumen yang datang dalam waktu bersamaan menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pelayanan di lapangan.
Meski demikian, pihak SPBU memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai pasokan dan kuota, serta meningkatkan pengawasan terhadap proses transaksi.
“Kami akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai pasokan dan kuota. Di lapangan kami juga meningkatkan pengawasan terhadap transaksi dan memastikan penggunaan barcode sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Pihak SPBU berharap masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan selama persediaan BBM tetap tersedia. Masyarakat juga diimbau mengikuti mekanisme pengisian yang berlaku agar pelayanan dapat berlangsung tertib dan antrean dapat diminimalkan.
Laporan : Redaksi
