INFO-SULTRA.COM | KOLAKA, – Kisah pilu dialami Hasanudin, mantan karyawan PT Cita Mulia Mandiri (PT CMM), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Selama kurang lebih tujuh bulan bekerja, terhitung sejak Maret hingga September 2026, Hasanudin mengaku belum menerima pembayaran upah dari perusahaan tempatnya bekerja. Ironisnya, demi tetap bertahan bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup, ia terpaksa menguras tabungan yang selama ini dipersiapkan untuk membiayai pendidikan anaknya yang sedang menempuh perkuliahan.
Kepada media ini, Hasanudin mengungkapkan bahwa selama berbulan-bulan dirinya terus bekerja dengan harapan perusahaan segera memenuhi kewajibannya membayarkan upah. Namun, harapan tersebut justru berujung kekecewaan.
Ia mengaku telah berulang kali menunggu janji pembayaran gaji dari perusahaan. Akan tetapi, hingga dirinya memutuskan mengundurkan diri pada 1 Oktober 2026, haknya sebagai pekerja disebut belum juga dibayarkan.
“Kasihan saya ini, sudah bekerja selama tujuh bulan, tetapi gaji saya tidak dibayar-bayar. Selama itu saya terpaksa menggunakan uang tabungan untuk biaya kuliah anak saya agar tetap bisa masuk kerja, sambil menunggu perusahaan membayar gaji saya. Tetapi sampai saya berhenti bekerja, hak saya belum juga diberikan,” tutur Hasanudin dengan nada kecewa kepada media ini.
Bagi Hasanudin, persoalan ini bukan sekadar tentang angka dan nominal gaji. Ada perjuangan seorang ayah yang harus mempertaruhkan tabungan pendidikan anaknya demi mempertahankan pekerjaan, sementara hak atas keringat dan tenaganya sendiri belum kunjung diterima.
Lebih memprihatinkan lagi, Hasanudin juga mengaku selama bekerja tidak pernah mendapatkan fasilitas jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan dari perusahaan.
Padahal, kewajiban perusahaan terhadap pekerja tidak hanya sebatas menyediakan pekerjaan, tetapi juga memenuhi hak-hak normatif tenaga kerja, termasuk pembayaran upah dan perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasanudin juga mengungkapkan bahwa upah yang diterimanya selama bekerja hanya dijanjikan sebesar Rp2.500.000 per bulan.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rilis ini, UMK Kabupaten Kolaka tahun 2026 disebut berada di kisaran Rp3,6 juta. Besaran pastinya perlu dikonfirmasi melalui keputusan resmi pemerintah daerah.
Kondisi tersebut semakin menambah pertanyaan mengenai pemenuhan hak normatif tenaga kerja di lingkungan perusahaan tersebut.
Atas persoalan yang dialaminya, Hasanudin berharap Pemerintah Kabupaten Kolaka, khususnya Bupati Kolaka dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), tidak menutup mata dan segera memberikan perhatian serius.
JANGAN BIARKAN PEKERJA BERJUANG SENDIRIAN!
Redaksi PortalTerkini.com secara tegas meminta Bupati Kolaka bersama Disnakertrans segera turun tangan, memanggil pihak manajemen PT Cita Mulia Mandiri, serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tidak dibayarkannya upah Hasanudin selama tujuh bulan.
Pemerintah melalui instansi yang berwenang harus memastikan seluruh hak pekerja dihitung dan dibayarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan tegas sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan harus dilakukan.
Jangan sampai seorang pekerja yang telah mengabdikan tenaga dan waktunya selama berbulan-bulan justru harus pulang dengan tangan kosong, sementara tabungan untuk masa depan pendidikan anaknya telah terkuras.
Di mana kehadiran pemerintah ketika seorang pekerja mengaku kehilangan hak atas hasil keringatnya sendiri?
Persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Sebab, negara melalui pemerintah daerah dan instansi ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja berjalan sebagaimana mestinya.
Hasanudin tidak meminta belas kasihan. Ia hanya menuntut hak atas pekerjaan yang telah dilakukannya.
Jangan biarkan tujuh bulan keringat seorang pekerja berlalu tanpa kepastian.
Keadilan ketenagakerjaan tidak boleh berhenti sebagai tulisan dalam peraturan, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh mereka yang bekerja dan menggantungkan hidupnya dari upah.
Diketahui, PT Cita Mulia Mandiri berkantor di wilayah Pelabuhan PT Akar Mas Indonesia (AMI), Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hingga rilis ini disusun, keterangan atau klarifikasi dari pihak manajemen PT Cita Mulia Mandiri belum dimuat, sebab saat dihubungi melalui via whatsapp dan telephone selulernya belum merespon. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak perusahaan maupun instansi pemerintah terkait sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
Laporan : Redaksi
