Info-Sultra.com | Kendari – Polemik antara Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen (Purn) Andi Sumangerukka, dan anggota DPD RI asal Sultra, La Ode Umar Bonte, soal pembebasan sejumlah mahasiswa asal Sultra di Jakarta, terus menjadi perbincangan hangat. Kasus yang bermula dari aksi protes mahasiswa kini bergeser menjadi panggung pernyataan dua pejabat publik pada 12 Oktober 2025.
Semula, puluhan mahasiswa asal Sultra ditahan setelah menduduki Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta. Mereka menuntut pembangunan asrama mahasiswa yang tak kunjung direalisasikan. Penahanan itu sontak memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari wakil daerah di Senayan.
La Ode Umar Bonte, anggota DPD RI, mengaku ikut menjaminkan diri untuk membebaskan mahasiswa. Namun beberapa waktu kemudian, Gubernur Andi Sumangerukka juga menyatakan bahwa dirinya yang memerintahkan agar laporan ditarik dan mahasiswa dilepaskan.
Dua pernyataan berbeda ini memunculkan tafsir publik yang beragam dan menyeret diskusi ke ranah politik dan kepemimpinan.
“Semua pihak sejatinya memiliki niat baik, namun perbedaan klaim justru membuat niat itu kehilangan makna,” ujar H. Fajar Meronda, SE., MT., dari Angkatan Muda Sulawesi Tenggara, dalam opini bertajuk “Mencari Jalan Tengah atas Polemik Pembebasan Mahasiswa: Antara Kepemimpinan, Aspirasi, dan Kebijakan Publik.”
Menurut Fajar, Mahasiswa Sultra sedang memperjuangkan hak mereka atas kepentingan Pendidikan & fasilitas publik, Kepala Kantor penghubung menjalankan tugas administratif dalam menjaga ketertiban kantor penghubung, Anggota DPD RI sedang menjalankan fungsi representasi, dan perlindungan Warga Sultra, sedangkan Gubernur Sultra sedang menjalankan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas sosial-politik daerah. “Masalahnya bukan siapa yang berjasa, tapi bagaimana membangun kolaborasi di atas perbedaan,” ujarnya.
Fajar menilai perlu ada dialog terbuka antara Pemprov Sultra, DPD RI, dan perwakilan mahasiswa. Forum itu dapat menjadi ruang mencari solusi konkret, termasuk soal lokasi, desain dan pembiayaan asrama mahasiswa secara transparan, Ia juga menekankan pentingnya koordinasi komunikasi publik agar pernyataan pejabat tidak tumpang tindih.
Polemik ini, kata dia, seharusnya menjadi pelajaran tentang pentingnya empati dan sinergi antar lembaga. “Publik tidak butuh siapa yang paling berperan, tapi siapa yang paling mampu menghadirkan keteduhan & solutif tulisnya.
Dari kejadian ini, tampak bahwa persoalan sederhana seperti pembebasan mahasiswa bisa berubah menjadi arena perebutan narasi. Ketika komunikasi publik tak dikelola dengan baik, setiap perbedaan bisa mudah berubah menjadi konflik ego.
Sulawesi Tenggara kini menunggu pembuktian: apakah para pemimpinnya mampu menurunkan tensi dan membangun dialog, atau justru larut dalam klaim-klaim yang mengaburkan substansi.
Pada akhirnya, sebagaimana ditegaskan Fajar Meronda, kepemimpinan sejati tidak diukur dari klaim siapa paling berjasa, melainkan dari kemampuan menciptakan harmoni di tengah perbedaan.
Laporan: Jumardin (QL)
