Info-Sultra.com | Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pemuda Nusantara (IPN) Akan Melakukan Aksi Jilid II Di Depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Serta Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) RI Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Sejumlah Paket Pekerjaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Thn Anggaran 2021/2022/2023, pada Senin 30/12/2024.
Presidium DPP IPN Irsan Aprianto Ridham mengatakan, Tujuan aksi kami pada hari senin 30/12/2024 di depan Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Guna Mempressure Laporan DPP-IPN Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penjabat (PJ) Walikota Kendari dan Penjabat (PJ) Bupati Muna Barat.
Irsan Aprianto Ridham, Sejumlah Paket Pekerjaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Dinilai Sangat Janggal. “Ini Patut Di Curigai, Berdasarkan Hasil Temuan BPK RI Ditemukan Sejumlah Paket Pekerjaan Pada Pengelolaan/Penggunaan APBD Senilai Puluhan Millyar Rupiah Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara,” kata Irsan Aprianto Ridham, Selasa (24/12/2024).
Irsan Aprianto Mengungkapkan, Dugaan korupsi tersebut berdasarkan Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021/2022/2023 (LHP BPK RI T.A 2021/2022/2023) yang di mana terdapat beberapa paket pekerjaan yang kekurangan volume atas sejumlah paket pekerjaan APBD Prov. Sultra diantaranya, anggaran pedestrian pada kawasan MTQ yang diberikan kepada Pemkot Kendari, anggaran pembangunan jalan irigasi dan jaringan pada kantor Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, anggaran pembangunan jembatan kendari-toronipa, dan anggaran pembangunan patung pahlawan dikota bau-bau.” Ungkapnya.
“Ini Perlu Ditelusuri Pasalnya Dugaan Tipidkor Yang Akhir-Akhir Ini Terjadi Diprovinsi Sulawesi Tenggara Sangat Menimbulkan Kontroversial dan Polemik Belaka, Namun Tak Ada Satupun Yang Berhasil Diungkap Oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Contohnya Jembatan Desain Super Mewah Berskala Nasional Kendari-Toronipa, Yang Kemarin Sempat Ramai dan Di Perbincangkan Oleh Publik Karena Kualitas Pembangunan Nya Yang Dinilai Tidak Sesuai Spesifikasi,” Tuturnya.
Lanjut Irsan, yang menjadi kekhawatiran kami hari ini adalah jangan sampai dengan kuota-kuota anggaran sebesar itu hanya dipergunakan untuk memfasilitasi para kaum-kaum oligarki (Penjahat Koorporasi) saja atau dengan kata lain bekerjasama/berkongkalikong dengan para penguasa (Elit) yang berlabelkan pebisnis/pengusaha untuk melakukan Korupsi.
Maka Dari Itu Kami Lembaga Dewan Pimpinan Pusat (DPP-IPN) Ikatan Pemuda Nusantara Mendesak Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Untuk Segera Memanggil dan Memeriksa Penjabat Walikota Kendari (Parinringi) Serta Penjabat Bupati Muna Barat (Pahri Yamsul) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Sejumlah Paket Pekerjaan APBD Sulawesi Tenggara T.A 2021/2022/2023. Tutupnya.(*)
