INFO-SULTRA.COM | KENDARI, – Himpunan Aktivis Muda (HAM) Konawe mengecam keras dugaan tindakan kekerasan dan sikap arogan yang dilakukan oleh oknum pegawai Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BP2JN) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) terhadap massa aksi saat menggelar unjuk rasa di Kantor BP2JN Perwakilan Sultra.
Aksi demonstrasi tersebut digelar secara damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terkait persoalan di Kabupaten Konawe. Massa aksi menyoroti tidak dijalankannya aturan Permen PU Nomor 20/PRT/M/2021 terkait izin atau dispensasi penggunaan jalan nasional oleh perusahaan pertambangan di wilayah Kabupaten Konawe untuk pengangkutan ore nikel.
Dalam tuntutan substansinya, HAM Konawe juga mendesak BP2JN dan instansi terkait untuk menegakkan aturan Pasal 1 Angka 5 dan 6 UU Nomor 38 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa pengangkutan ore nikel tidak boleh menggunakan jalan umum, melainkan wajib menggunakan jalan khusus. Namun, penyampaian aspirasi tersebut justru direspons dengan tindakan represif oleh oknum pegawai yang dinilai jauh dari etika pelayan publik.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi HAM Konawe, Ian Saputra, menyatakan bahwa tindakan oknum pegawai tersebut mencerminkan mentalitas premanisme di dalam institusi negara, serta menunjukkan lemahnya pengawasan pimpinan balai.
“Kami datang ke Kantor BP2JN Perwakilan Sultra untuk menyampaikan aspirasi secara konstitusional yang dilindungi undang-undang. Namun, kami justru disambut dengan tindakan kekerasan dan arogansi dari oknum pegawai yang bersikap layaknya preman. Ini mencederai demokrasi dan mencoreng nama baik institusi,” tegas Ian Saputra.
1. Mendesak Menteri Pekerjaan Umum (PU) beserta pimpinan kementerian terkait untuk segera mencopot Kepala BP2JN Perwakilan Sulawesi Tenggara atas dugaan pembiaran tindakan kekerasan dan perilaku arogan pegawainya terhadap massa aksi HAM Konawe.
2. Meminta pertanggungjawaban secara etik dan hukum atas tindakan represif yang dialami massa aksi di lingkungan Kantor BP2JN Perwakilan Sultra.
3. Mendesak BP2JN Sultra untuk segera menertibkan aktivitas pengangkutan ore nikel di jalan nasional wilayah Kabupaten Konawe sesuai amanat Permen PU Nomor 20/PRT/M/2021 dan UU Nomor 38 Tahun 2024.
4. Apabila tuntutan ini tidak segera diindahkan dalam waktu 1×24 jam, HAM Konawe memastikan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar serta menempuh jalur hukum ke pihak kepolisian.
“Tidak boleh ada ruang bagi praktik premanisme di kantor pemerintahan. Jika Kepala BP2JN Perwakilan Sultra membiarkan hal ini terjadi, maka pimpinan balai tidak layak dipertahankan karena patut diduga turut mengamini tindakan kekerasan tersebut,” tutup Ian Saputra.
Laporan: Nasir alex
