Berita

Sengketa Lahan Transmigrasi Landono: Juru Bicara Tegaskan Nurani, Keadilan, dan Fakta Sejarah 1971–1982

8

INFO-SULTRA.COM | KONSEL – Di tengah pusaran sengketa lahan eks transmigrasi di Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, muncul sosok juru bicara warga transmigrasi bernama Andi nama sapaan,yang berani mengambil posisi di barisan depan. Tanpa berbekal pendidikan hukum maupun gelar akademik, ia memilih mengawal perkara yang membelit warga mulai dari perdebatan batas dan penamaan wilayah, tumpang tindih sertifikat, gugatan perdata, hingga proses penyidikan pidana semata bermodalkan hati nurani kemanusiaan, rasa keadilan, serta berkas bukti nyata di lapangan.

Andi secara terbuka mengakui bahwa dirinya bukan ahli hukum atau akademisi. Namun bagi dia, keberanian menyuarakan nasib warga transmigrasi tidak harus menunggu deretan gelar, melainkan berangkat dari keteguhan moral untuk merujuk pada sejarah kebijakan transmigrasi era Orde Baru agar opini publik tidak sesat arah. Program transmigrasi yang digulirkan negara secara terstruktur lewat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sejak 1969, dengan pijakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi, memiliki jejak hukum dan administrasi yang jelas sehingga tidak boleh dibaca secara sepotong-potong.

Ia menyoroti rentang waktu sekitar sepuluh tahun antara kedatangan peserta transmigrasi di Landono pada 1971–1972 hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) secara kolektif pada 1982. Bagi Andi, jeda waktu sepanjang satu dekade tanpa gejolak maupun penolakan dari masyarakat setempat merupakan bukti historis yang kuat bahwa sejak awal tidak pernah ada persoalan dengan warga lokal.

Secara kelembagaan, pembukaan kawasan transmigrasi kala itu menempuh alur resmi negara: mulai dari pencadangan tanah negara bebas atau pelepasan kawasan hutan menjadi Hak Pengelolaan (HPL) Departemen Transmigrasi, pembagian kapling pekarangan dan lahan usaha, masa pembinaan berstatus Hak Pakai, hingga peningkatan hak menjadi SHM. Penyesuaian dengan hak warga lokal pun ditempuh melalui mekanisme resmi seperti ganti rugi tanam tumbuh, pengeluaran lahan (enclave), maupun keikutsertaan sebagai transmigran lokal (translok) sehingga penerbitan SHM kolektif 1982 mustahil berjalan mulus bila saat itu terdapat keberatan mendasar.

Persoalan menjadi rumit ketika dokumen baru seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) atau sertifikat program Prona belakangan muncul di atas lahan yang sudah ber-SHM. Menurut Andi, tidak adil jika warga transmigrasi yang hanya patuh menjalankan program negara justru dijadikan pihak yang disalahkan. Kelalaian pengawasan serta tata kelola administrasi di tingkat instansi pertanahan dan pemerintah setempatlah yang memicu tumpang tindih tersebut.

“Saya ini tidak memiliki dasar pendidikan hukum maupun gelar akademik. Saya melihat dan menganalisa persoalan ini berangkat dari hati nurani dan bukti-bukti yang kami miliki. Warga transmigrasi Landono ini penempatannya tahun 1971 sampai 1972, lalu tahun 1982 baru terbit SHM secara kolektif. Ada jeda waktu sepuluh tahun yang begitu panjang tanpa keributan, yang menandakan di zaman itu tidak ada kendala dengan warga lokal.

Di satu sisi, rilis hasil lapangan BPN yang memuat nomor bidang, nomor SHM, dan kejelasan tumpang tindih sertifikat, ditambah keterangan dinas transmigrasi bahwa lahan tersebut merupakan lahan transmigrasi, menjadi bukti yang sangat jelas. Di sisi lain, setiap pihak yang memiliki keberatan atau gugatan juga tetap berhak menempuh jalurnya masing-masing,” ujar Andi.

Terkait argumen pihak pengklaim yang mempersoalkan sertifikat tahun 1982 tercatat di Desa Tridana Mulia lalu dikaitkan dengan kawasan yang kini disebut berada di Kelurahan Landono, Andi menegaskan pentingnya membaca sejarah administrasi pemerintahan secara utuh. Sejak penempatan 1971–1972 hingga setelah terbitnya SHM 1982, penataan wilayah baik pemekaran desa/kelurahan maupun pemekaran kabupaten, termasuk terbentuknya Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2003—mengalami perkembangan yang wajar.

“Terkait argumentasi yang kerap diutarakan pihak pengklaim bagaimana sertifikat yang sejak tahun 1982 tercatat di Desa Tridana Mulia dikaitkan dengan kawasan yang kini disebut berada di Kelurahan Landono, kami memandang perlu melihat sejarah administrasi secara utuh. Pada awal kedatangan transmigran (1971–1972) hingga penerbitan SHM (1982), penataan wilayah administratif dan pemekaran desa/kelurahan maupun pemekaran kabupaten (seperti terbentuknya Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2003) mengalami dinamika,” kata Andi.

“Perbedaan penyebutan nama satuan administrasi di kemudian hari termasuk pemekaran desa atau penyesuaian batas tidak serta-merta menghapus keabsahan SHM tahun 1982 yang telah diterbitkan negara. Justru, klaim sepihak yang mendasarkan diri pada peta buatan sendiri atau penafsiran batas tertentu tanpa pengujian resmi atas warkah, surat ukur, dan dasar administrasi pertanahan tidak dapat dijadikan dasar untuk menganulir sertifikat yang telah terbit sejak puluhan tahun lalu,” lanjutnya.

Di balik berbagai perdebatan dokumen dan prosedur, sisi kemanusiaan warga transmigrasi menjadi alasan terkuat yang menggerakkan Andi untuk terus bersuara. Warga yang melapor ke aparat penegak hukum adalah mereka yang diberangkatkan oleh negara, telah melepas seluruh tumpuan hidup di daerah asal tanpa menyisakan lahan, menerima hak SHM atas tanah yang digarap puluhan tahun, namun belakangan justru menghadapi klaim sepihak, tuntutan pembayaran atas lahan sendiri, serta beragam skema tekanan.

“Kalau kita lihat dari sudut hati nurani kemanusiaan, mereka ini didatangkan negara, sudah tidak ada lagi sisa di tempat asalnya, lalu diberikan hak SHM. Lalu belakangan diklaim sepihak, disuruh membayar atas bidang yang mereka miliki, dengan berbagai skema yang dilakukan pihak pengklaim. Terbitnya SKT dan sertifikat Prona di atas lahan yang sudah ber-SHM itu bukan salah warga transmigrasi yang hanya patuh pada program negara, melainkan bentuk kelalaian pihak berwenang maupun pemerintah setempat. Namun dalam proses hukum yang berjalan, kami tetap menghormati setiap jalur baik penyidikan pidana, gugatan perdata, maupun mekanisme seperti praperadilan atau pengaduan ke Propam agar semua diuji secara terbuka dan adil,” tutup Andi.

Bagi Andi, menjaga kejelasan data bidang, nomor SHM, warkah, surat ukur, serta riwayat ketetapan transmigrasi merupakan harga mati agar kepastian hak warga di kawasan eks-UPT Landono baik pada hamparan 297 hektare maupun wilayah sekitarnya tetap terlindungi seiring tegaknya keadilan bagi semua pihak.

Laporan : Nasir alex