I Made Asmaya Tegaskan Hak Pasien, DPRD Dalami Penolakan Klaim BPJS

INFO-SULTRA.COM, KONAWE – Ketua DPRD Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, memimpin langsung rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengusut persoalan penolakan klaim BPJS Kesehatan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe. Rapat tersebut menghadirkan pihak manajemen rumah sakit, BPJS Kesehatan, serta instansi terkait.rabu 30 April 2026

RDP digelar menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait pelayanan pasien BPJS. Sejumlah warga mengaku tidak memperoleh layanan optimal, bahkan ada yang harus mengeluarkan biaya tambahan meskipun terdaftar sebagai peserta aktif jaminan kesehatan.

Dalam forum itu, I Made Asmaya menegaskan bahwa persoalan penolakan klaim tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung pada pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak.

“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai persoalan administrasi atau lemahnya koordinasi membuat masyarakat dirugikan,” tegasnya saat memimpin rapat.

Dari pemaparan pihak BPJS Kesehatan, diketahui bahwa sejumlah klaim RSUD Konawe ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif maupun ketentuan prosedur pelayanan. Beberapa di antaranya terkait kelengkapan dokumen, ketidaksesuaian antara diagnosis dan tindakan medis, hingga layanan yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Namun, pihak RSUD Konawe menyampaikan bahwa kondisi di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Tingginya jumlah pasien, keterbatasan tenaga medis, serta dinamika penanganan kasus menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi seluruh ketentuan administratif BPJS.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Konawe menilai adanya perbedaan persepsi antara BPJS dan pihak rumah sakit yang harus segera diselaraskan. Tanpa adanya sinkronisasi yang baik, penolakan klaim berpotensi terus terjadi dan mengganggu stabilitas pelayanan kesehatan.

Selain berdampak pada sistem layanan, penolakan klaim juga disebut berpengaruh terhadap keuangan rumah sakit. Kondisi ini dapat memicu keterlambatan pengadaan obat, terganggunya operasional, hingga menurunnya kualitas pelayanan kepada pasien.

Sejumlah anggota DPRD turut mengungkapkan temuan di lapangan, termasuk laporan pasien yang masih harus membeli obat di luar rumah sakit. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip layanan kesehatan yang seharusnya ditanggung dalam skema BPJS.

I Made Asmaya menegaskan DPRD akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem klaim serta peningkatan koordinasi antara RSUD Konawe dan BPJS Kesehatan.

“Harus ada solusi konkret. Jangan sampai persoalan ini terus berulang dan masyarakat yang menjadi korban,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Konawe merekomendasikan peningkatan kapasitas administrasi rumah sakit, perbaikan sistem verifikasi klaim, serta penguatan komunikasi antar lembaga. DPRD juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan berkala, termasuk kemungkinan inspeksi mendadak guna memastikan pelayanan berjalan sesuai standar.

Rapat tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem klaim BPJS di RSUD Konawe. DPRD berharap langkah ini mampu memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat mendapatkan haknya secara optimal tanpa terkendala persoalan administratif.

Laporan : Nasir Alex