Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita

Ketua DPC PWDPI Konawe,Kecam Tindakan Oknum Pendamping Desa Menghalangi Wartawan Dalam Peliputan

45
×

Ketua DPC PWDPI Konawe,Kecam Tindakan Oknum Pendamping Desa Menghalangi Wartawan Dalam Peliputan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Example 300x600

Info-Sultra.com |Konawe- Tugas dan  fungsi pendamping desa dalam pengelolaan anggaran dana desa dalam poin-poinnya adalah melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan dan keuangan desa, melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Melakukan fasilitasi evaluasi pelaksanaan pembangunan desa agar penggunaan dana desa sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam rapat penyusunan APBdes Secara transparan,

Lain halnya dengan oknum pendamping Desa aleuti Jefri crisbiantoro merasa tidak nyaman bila ada wartawan yang meliput kegiatan tersebut mengancam masyarakat akan meninggalkan ruangan rapat bila ada wartawan yang meluput, karena tidak puas oknum pendamping keluar dari ruangan rapat untuk membentak wartawan yang sedang berada di luar ruangan dengan melontarkan kata- kata kasar kepada wartawan yang kejadiannya, Senin (30/10/2023) di Desa Aleuti, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Sulawesi tenggara.

Lanjut,Karena adanya tindakan yang secara arogan kepada awak media Ketua DPC PWDPI (persatuan wartawan duta pena Indonesia) Warta Diaz, kecam atas tindakan yang di lakukan oleh oknum pendamping tersebut   kepada wartawan yang sedang melaksanakan fungsinya sebagai lembaga kontrol, ujarnya’

“Ini sudah jelas ada upaya untuk menghalangi kemerdekaan Pers kata Warta Diaz dalam undang-undang Republik Indonesia no. 40 tahun 1999 tentang pers pasal 18 ayat 1 setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan infomasi, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). 

Jelas Warta diaz, juga menambahkan yang seharusnya pendamping memberikan motivasi kepada kepala desa agar senantiasa transparansi dan menyebar luaskan informasi bukan hanya kepada masyarakat setempat akan tetapi kepada publik pada umumnya dalam hal  pengelolaan anggaran, ini justru sebaliknya ada upaya mau menutupinya, tandasnya.

Laporan : Anas.L

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

  Post Views: 51