Info-Sultra.com | Konawe, 21/08/2025 – Menggenjot Pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Konawe dipastikan menjadi salah satu implementasi nyata dari Asta Cita Presiden, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand, SP., MH, menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menjadikan Forum CSR sebagai mitra strategis dalam mengawal realisasi program tersebut.
Ferdinand menyebut pembentukan SPPG bukan sekadar proyek lokal, melainkan bagian dari agenda nasional yang visioner untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, memperkuat peran petani, UMKM, perempuan, serta membuka ruang bagi inovasi sosial di daerah.
“Forum CSR hadir sebagai motor sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Melalui SPPG Dapur MBG, kita ingin masyarakat lebih sehat, perempuan berdaya, dan keluarga lebih mandiri. Pemerintah siap memfasilitasi penuh arahan Bupati ini,” ujarnya.
Lebih jauh, Ferdinand menegaskan Forum CSR tidak boleh berhenti sebatas forum komunikasi. Ia menginginkan adanya aksi nyata agar CSR perusahaan benar-benar memberi dampak langsung, khususnya pada penguatan ketahanan pangan.
“Forum CSR jangan hanya jadi forum diskusi. Saya ingin CSR perusahaan hadir di dapur MBG, dengan menjadikan petani kita sebagai mitra utama penyedia bahan pangan,” tegasnya.
Dukungan Kementerian dan BUMN
Sebelumnya, Komitmen ini diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahkan telah menyediakan lahan untuk pembangunan dapur SPPG. Selain itu, tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menyatakan komitmen menyisihkan dana CSR guna memperkuat program MBG.
MoU dengan Serikat Tani
Sebagai tindak lanjut, Forum CSR yang diinisiasi oleh Jumran, S.IP, tengah mempersiapkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Serikat Tani Nelayan (STN) Konawe. Kerja sama ini akan berfokus pada pemberdayaan petani lokal, termasuk akses permodalan, pelatihan pertanian modern, penguatan pasar hasil tani, hingga penyediaan bahan pangan berkelanjutan bagi program MBG.
Jumran menyambut baik dukungan dari Sekda, Kementerian, maupun BUMN. Menurutnya, Forum CSR tidak boleh hanya menjadi jembatan komunikasi, melainkan motor penggerak agar CSR perusahaan benar-benar memberi manfaat langsung.
“Visi kami jelas, CSR perusahaan harus berkontribusi nyata pada kesejahteraan petani dan kebutuhan pangan daerah. Dengan cara ini, perusahaan, petani, dan pemerintah sama-sama mendapat manfaat. Yang paling penting, masyarakat bisa menikmati makanan bergizi secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Landasan Regulasi
Sebagai penguatan, Forum CSR bersama Pemkab Konawe juga tengah melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang CSR Berbasis HAM di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara. Regulasi ini akan menjadi landasan hukum agar kontribusi CSR perusahaan terarah, terukur, serta menjunjung tinggi hak-hak masyarakat.
Dengan sinergi Forum CSR, Serikat Tani Nelayan, dukungan regulasi Perbup CSR berbasis HAM, serta peran Kementerian PUPR dan CSR BUMN, Program MBG diharapkan tidak hanya sekadar program gizi, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi petani dan penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Konawe.
Laporan: Redaksi
