INFO-SULTRA.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Aktivis Muda Sulawesi Tenggara (PB HAM SULTRA) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia untuk segera mencopot Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kendari beserta Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Satker OP), terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Konawe yang menelan anggaran 10.600.000.000 di 53 titik di kab.konawe Tahun Anggaran 2025 .
Desakan tersebut disampaikan langsung Muh.Supril selaku ketua umum PB HAM SULTRA menilai bahwa proyek strategis di sektor pertanian tersebut sarat dengan indikasi penyimpangan anggaran karna terjadi pemindahan titik lokasi awal pembangunan jaringan yang sudah di usulkan dinas pertanian kab.konawe
Proyek pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Konawe yang seharusnya menjadi penopang ketahanan pangan bukan justru sebagai masalah karena bangun jaringan tersebut jauh dari areal persawahan petani karna bangunan tersebut itu berada di depan rumah warga atau di pingir jalan masyarakat yang jauh dari persawahan masyarakat .
Kami meminta Kementerian PUPR segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala BWS IV Kendari dan pihak Satker OP yang bertanggung jawab terhadap pembangunan jaringan irigasi,” tegas supril
PB HAM SULTRA mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil investigasi lapangan dan laporan masyarakat, ditemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari kualitas pekerjaan yang buruk, serta volume bangunan yang lebih pendek dari lahan sawah masyarakat.
Selain itu, mereka juga menyoroti dampak langsung terhadap masyarakat petani yang hingga kini belum merasakan manfaat maksimal dari pembangunan irigasi tersebut.
“Akibat dugaan penyimpangan ini, masyarakat petani dirugikan karena jaringan irigasi tidak berfungsi optimal. Ini jelas merugikan negara sekaligus menghambat produktivitas pertanian,” tegas muh.supril
PB HAM SULTRA juga meminta aparat penegak hukum, baik komisi pemberantasan korupsi RI maupun kejaksaan agung RI, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Tak hanya itu, mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk melakukan aksi demonstrasi jilid 2 jika tidak ada respon serius dari pemerintah pusat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada tindakan konkret, kami akan melakukan aksi besar-besaran jilid 2 di kementerian PUPR RI sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah agar serius menangani persoalan ini,” tutupnya.(*Red*)
