Honorer Puluhan Tahun Mengabdi, Tergusur Nama Baru Diduga Nepotisme

Info-Sultra.com | Konawe – Ratusan tenaga honorer teknis di Kabupaten Konawe menggelar aksi di Kantor Bupati, Kamis (18/9/2025). Mereka menuntut keadilan atas dugaan adanya “honorer titipan” dalam proses pengangkatan pegawai, yang membuat banyak tenaga lama tersisih.

Aksi berlangsung sejak pagi dan berjalan tertib. Untuk menghindari bentrokan dengan aparat yang berjaga di pintu utama, massa memilih jalur sisi timur kantor, meski akhirnya dihadang Satpol PP.

“Kami tidak datang untuk bikin rusuh, hanya ingin pemerintah mau mendengar,” tegas Aldi, koordinator aksi.

Para honorer mengaku kecewa karena meski sudah puluhan tahun mengabdi, nama mereka tidak masuk dalam daftar kelulusan. Sebaliknya, sejumlah nama baru yang diduga titipan justru melenggang mulus.

“Saya sudah lama di Perindag, dari administrasi sampai turun ke lapangan. Tapi nama saya hilang begitu saja, padahal ikut semua mekanisme,” ungkap seorang ibu honorer dengan suara bergetar. Ia bahkan sempat menahan air mata saat berbicara.

Ia menegaskan, seharusnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) lebih teliti dan hati-hati. “Jangan sampai masalah seperti ini terulang. Kami hanya ingin keadilan, tanpa permainan titipan,” ujarnya lirih.

Massa menuding pemerintah daerah tidak konsisten menerapkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, yang mengamanatkan pengangkatan seluruh tenaga honorer tanpa diskriminasi.

“Banyak yang sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi tapi tidak lolos, sementara nama baru justru masuk daftar. Ini jelas tidak adil,” tegas Aldi.

Tenaga teknis kategori R2 dan R3 sejak 2024, baik yang berasal dari berbagai dinas dan SKPD maupun dari sejumlah kecamatan seperti Routa, Latoma, Puriala, hingga Onembute, ikut tersisih dalam proses pengangkatan.

Banyak di antara mereka telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, bahkan ada yang rela tetap bekerja meski tanpa gaji, hanya demi status mereka diakui secara resmi melalui penerbitan NIP dan rekomendasi dari BKPSDM.

“Pemerintah seharusnya bijak. Tidak ada ruginya mengangkat mereka secara resmi, agar ke depan tidak ada lagi tenaga honorer yang digantung statusnya,” tambah Aldi.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala BKPSDM Konawe belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, sumber internal Pemkab mengklaim proses seleksi sudah sesuai prosedur.

Namun publik masih bertanya-tanya: jika seleksi benar-benar objektif, mengapa honorer lama yang loyal justru tersisih, sementara nama-nama baru yang diduga titipan bisa lolos dengan mudah?

Laporan: Redaksi